Regulasi

PPID Politeknik Negeri Malang > Regulasi

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

NoJudulSinopsisDokumen
1SOP Layanan Permohonan Informasi PublikProsedur Operasional Standar Layanan Permohonan Informasi PublikLihat
2SOP Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi PublikProsedur Operasional Standar Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi PublikLihat
3SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PublikProsedur Operasional Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PublikLihat
4SOP Penanganan Sengketa InformasiProsedur Operasional Standar Penanganan Sengketa InformasiLihat
5SOP Pengujian tentang KonsekuensiProsedur Operasional Standar Pengujian KonsekuensiLihat
6SOP Pendokumentasian Informasi PublikProsedur Operasional Standar Pendokumentasian Informasi PublikLihat
7SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang DikecualikanProsedur Operasional Standar Pendokumentasian Informasi Publik yang DikecualikanLihat
NoJudulSinopsisDokumen
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi PublikLihat
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009Pelayanan PublikLihat
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009KearsipanLihat
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012Pendidikan TinggiLihat
5Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi PublikLihat
6Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikLihat
7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiLihat
8Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah DaerahLihat
9Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanLihat
10Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020Tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan KebudayaanLihat
11Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PengadilanLihat
12Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan NegeriLihat
13Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar Layanan Informasi PublikLihat
14Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PublikLihat
15Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan PublikLihat
16Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017Pengklasifikasian Informasi PublikLihat
17Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021Tentang Standar Layanan Informasi PublikLihat
NoJudulSinopsisDokumen
1Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang
No.3047/PL34/OT/2018
Tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi PublikLihat
2Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang
No.36/PL34/OT.01.02/2022
Tentang Standar Pelayanan Publik Pendidikan di Lingkungan PolinemaLihat
3Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang
Nomor 723 Tahun 2022
Tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Politeknik Negeri Malang Tahun 2022Lihat
4Surat Edaran Nomor 189/DIR/SE/2022Tentang Pengaduan MasyarakatLihat
5Peraturan Direrktur Politeknik Negeri Malang
Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Layanan Informasi PublikLihat
6SK Nomor 562 Tahun 2023Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiLihat
Skip to content